Dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, masyarakat akan menyaksikan sebuah babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Namun, di balik gemerlapnya proses demokrasi ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi dengan bijak. Terutama selama tahapan kampanye jelang Pilkada 2024.
Kampanye politik adalah bagian integral dari proses demokrasi di mana kandidat dan partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan dukungan publik.
Namun, di tengah intensitas kompetisi, sering kali muncul praktik kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan politik tanpa dasar yang kuat atau dengan menggunakan informasi yang menyesatkan.
Semakin mendekatnya waktu pelaksanaan pemilihan umum Pilkada Serentak 2024, seluruh elemen bangsa harus semakin waspada terhadap ancaman kampanye hitam.
Kampanye hitam, dengan segala retorika kebencian, propaganda palsu, dan manipulasi informasi, bukan hanya sekadar ancaman bagi integritas proses demokrasi, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang berdaulat.
Dalam menghadapi tantangan ini, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kesucian proses demokrasi.
Jangan sekali-kali terpedaya oleh narasi-narasi yang menghasut, menyesatkan, dan memecah belah masyarakat.
Masyarakat harus memilih untuk memperkuat persatuan dan toleransi, bukan terbuai oleh politik yang bertumpu pada kebencian dan pembelahan.
Tidak kalah pentingnya, institusi-institusi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu, juga didorong untuk bertindak tegas dan proaktif dalam menanggulangi praktik kampanye hitam.
Para penyelenggara Pilkada ini harus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kampanye hitam, tanpa pandang bulu.
Dengan bersama-sama mengatasi kampanye hitam, bangsa ini dapat memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 menjadi tonggak positif bagi kemajuan demokrasi Indonesia, bukan malah menjadi panggung untuk konflik dan kekacauan politik.
Yusuf Dumo (Ketua Forum Jaga Demokrasi Sulawesi Tengah)
